POSMETRONEWS.COM – Untuk mensikapi eskalasi aksi unjukrasa (demontrasi) yang berujung kerusuhan di Jakarta maupun dk berbagai wilayah Tanah Air, Aliansi Pembangunan Kemanusian Indonesia (AP-KI) menyatakan keprihatinannya dan menyerukan untuk menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi.
Patut diketahui bahwa AP-KI merupakan wadah dari 2000-an organisasi masyarakat sipil kemanusiaan, dimana menilai situasi akibat dari aksi demo telah bergeser menjadi krisis kemanusian perkotaan (urban humanitarian crisis). Apalagi ditandai jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dari berbagai pihak, disrupsi akses terhadap layanan publik vital seperti kesehatan dan transportasi serta meningkatnya rasa takut ditengah kehidupan masyarakat.
“Sebab, ini soal kemanusian, setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi semua. Fokus kami adalah dampak kemanusiaan. Kami berdiri netral, tidak berpihak, semata-mata kemanusiaan, terutama warga sipil rentan yang terjebak di tengah kekacauan,” tegas Rahmawati Husein, Konvenor AP-KI dan Ketua LLHPB PP Aisyiyah pada acara konferensi pers AP-KI, Kamis (4/9/2025) kemarin, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Sebagai upaya mencegah krisis semakin dalam, AP-KI mendesak semua pihak untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan semesta, yaitu:
- Perlindungan Warga Sipil (Civilian Protection): Prioritas utama adalah melindungi kelompok rentan-anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas-dari segala bentuk kekerasan.
- Akses Kemanusian (Humanitarian Access): Menjamin akses tanpa hambatan bagi tenaga medis dan relawan kemanusian untuk mengevakuasi dan menolong korban dari pihak manapun.
- Netralitas dan Imparsialitas (Neutrality and Impartiality): Bantuan kemanusiaan diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang politik atau afiliasi.
Guna menyoroti dampak langsung di level komunitas, Rini Trinirmalaningrum, Konvenor Lokanusa, menekankan perlindungan warga. “Dalam kekacauan, yang menderita adalah warga yang aktivitasnya lumpuh dan keselamatannya terancam. Melindungi mereka adalah tugas pemerintah namun juga tanggung jawab moral kita semua,” ungkapnya.
Terkait akses bagi pekerja kemanusiaan menjadi sorotan kritis M Ali Yusuf, Ketua Umum Humanitarian Forum Indonesia (HFI).
“Waktu setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa. Ambulans yang terhambat atau relawan yang terintimidasi adalah tragedi kemanusiaan. Kami meminta jaminan keamanan dan prioritas akses untuk melaksanakan tugas kemanusiaan,” ujar M Ali Yasuf.
Sedangkan Puji Pujiono, Konvenor AP-KI menegaskan ruang gerak masyarakat sipil yang netral adalah aset bangsa, terutama dalam situasi krisis.
“Komunitas kemanusiaan yang dibangun bertahun-tahun tidak boleh diseret ke dalam polarisasi politik. Kami adalah mitra dalam solusi, bukan musuh,” tegas Puji Pujiono.
Namun, menurut dia, kekerasan bukanlah jalan keluar karena hanya akan melahirkan luka dan dendam yang mendalam, membuat penyelesaian masalah menjadi semakin sulit.
“Justru jalan dialog yang tulus, meski sulit merupakan satu-satunya jalan yang bermartabat untuk sebuah bangsa yang besar,” timpal Maria Lauranti, Country Director OXFAM di Indonesia.
Begitu pun yang ditambahkan Wildhan Dewayana dari Forum Zakat (FOZ). Ia bilang bahwa solidaritas kemanusiaan harus melampaui perbedaan pandangan..
“Saat ini saatnya saling menjaga, bukan saling melukai. Namun bagi yang tidak turun ke jalan, mari kita tunjukkan solidaritas dengan cara lain. Juga tidak menyebarkan disinformasi yang memperkeruh suasana,” ucap Wildhan seraya memberi pesan.
Oleh karenanya, AP-KI secara resmi menyerukan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera membuka ruang dialog yang tulus guna menyerap aspirasi publik serta menindaklanjuti dengan kebijakan yang adil dan konkret.
Sementara itu Pemerintah juga didesak untuk menjamin keamanan seluruh warga dan mengusut tuntas setiap insiden kekerasan secara transparan. Khususnya kepada TNI-Polri untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan membedakan massa damai dengan provokator.
Pada bagian akhir, AP-KI menyampaikan pesan kepada massa atau aksi demo dan publik luas supaya menyalurkan aspirasi secara damai serta bertanggungjawab. Bisa saling melindungi sesama warga, terutama kelompok rentan dan menjaga fasilitas publik sebagai aset bersama.
Di sisi lain lagi, AP-KI dan jaringannya mengaktifkan protokol kedaruratan untuk memberikan layanan kemanusiaan di lapangan. Termasuk posko medis, dukungan psikososial awal serta melakukan pemantauan dampak kemanusiaan secara independen. © RED/RAMADHAN ALDIANSYAH