POSMETRONEWS.COM – Keberlanjutan (sustainability) bukan lagi terminologi asing dalam dunia korporasi. Dalam dua dekade terakhir, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi bagian penting dari kerangka kerja bisnis di berbagai sektor, termasuk perbankan. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: seberapa jauh lembaga keuangan menerapkan prinsip ini secara nyata, bukan hanya kosmetik?
CIMB Niaga, bank swasta nasional terbesar keempat di Indonesia, adalah salah satu dari sedikit entitas perbankan yang mulai mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam sistem operasional dan pembiayaannya secara sistemik. Hal ini menarik untuk dicermati, karena perbankan memiliki posisi sentral dalam mengarahkan aliran modal: mereka bisa menentukan jenis pertumbuhan ekonomi seperti apa yang akan didorong.
Dari Komitmen ke Implementasi
Pada 2023, CIMB Niaga mencatat penyaluran pembiayaan berkelanjutan senilai lebih dari Rp 50 triliun. Angka ini mencakup pembiayaan untuk sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, serta proyek-proyek inklusif secara sosial.
Bank ini juga menjadi bagian dari inisiatif global seperti Principles for Responsible Banking (PRB) yang berada di bawah payung United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Keterlibatan ini mensyaratkan laporan berkala, audit independen, serta target yang terukur dalam penerapan prinsip keberlanjutan.
Langkah lain yang patut dicatat adalah keputusan CIMB Group secara keseluruhan untuk menghentikan pembiayaan terhadap proyek berbasis batu bara baru—suatu langkah yang hingga kini masih enggan diambil banyak lembaga keuangan besar, bahkan di negara-negara maju.
Risiko Iklim adalah Risiko Keuangan
Pandangan bahwa keberlanjutan adalah bagian dari mitigasi risiko bisnis sudah semakin diterima. Laporan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) menyebutkan bahwa risiko iklim akan berdampak langsung pada nilai portofolio pinjaman bank, terutama di sektor properti dan agrikultur.
CIMB Niaga telah mulai mengadopsi kerangka penilaian risiko berbasis iklim, termasuk dalam proses kredit dan kebijakan pembiayaan. Ini mencerminkan transformasi yang tidak sekadar mengikuti tren, tetapi berangkat dari kesadaran akan ketahanan jangka panjang.
Namun perlu digarisbawahi, keberlanjutan bukan hanya tentang sektor lingkungan. Dimensi sosial—terutama inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM hijau, dan dukungan terhadap program transisi energi masyarakat—juga harus mendapat porsi yang seimbang dalam strategi perbankan hijau.
Tantangan: Konsistensi, Transparansi, dan Kepercayaan Publik
Meski langkah-langkah yang diambil CIMB Niaga patut diapresiasi, tantangannya kini adalah membangun narasi keberlanjutan yang konsisten dan dapat diverifikasi publik. Publik berhak mengetahui seberapa besar dampak konkret dari setiap pembiayaan hijau yang diklaim, dan siapa yang benar-benar menerima manfaatnya.
Hal lain yang layak dikritisi adalah masih minimnya partisipasi komunitas lokal dan LSM lingkungan dalam proses perencanaan proyek yang dibiayai. Keterlibatan aktor-aktor ini penting untuk mencegah greenwashing dan memastikan bahwa proyek tidak hanya “hijau” di atas kertas.
CIMB Niaga adalah salah satu pionir dalam penerapan prinsip keberlanjutan di sektor perbankan nasional. Namun sebagaimana sifat dari semua komitmen jangka panjang, keberlanjutan memerlukan konsistensi, keterbukaan, dan partisipasi aktif dari publik.
Di tengah urgensi krisis iklim dan meningkatnya kesenjangan sosial, peran bank tidak lagi bisa dibatasi pada fungsi intermediasi keuangan semata. Ia adalah aktor pembangunan, yang kebijakannya akan memengaruhi generasi mendatang. Dan dalam konteks itu, keberlanjutan adalah batu ujian dari akuntabilitas sesungguhnya.© RED/AGUS SANTOSA